Membedakan PJTKI/PPTKIS legal dan ilegal

 

 

Pemerintah kita, dalam urusan  ini pihak yang berwenang laksana  Kemenakertrans, BNP2TKI (instansi kesatu  berwenang menerbitkan  izin operasional sebuah  agen perekrutan/PJTKI/PPTKIS dan yang kedua bertugas memantau  gerak-geriknya) dan pun  Kemenhub dalam urusan  ini Ditjen Hubla (yang menerbitkan  aturan tentang  pelaut) betul-betul  abai.

 

Saat ini rakyat. tergolong  saya yang bahkan tercebur  langsung dalam industri perekrutan, hampir-hampir tak punya sumber informasi mencukupi  dari pemerintah soal perusahaan apa saja yang telah  mendapatkan izin operasional.

 

Tengoklah website  BNP2TKI atau pemberitahuan  dari Kemenakertrans (silakan masuk ke google dan ketik susunan  PPTKIS) yang terbit  hanyalah susunan  lama. Padahal Kemenakertrans tahun 2012 silam dan tahun ini telah  memperbaharui nyaris  semua izin operasional PJTKI/PPTKIS. Perlu diketahui bahwa izin PJTKI/PPTKIS melulu  berlaku masing-masing  lima tahun.

 

Tapi tak satupun dari nama PJTKI/PPTKIS dalam susunan  yang ketika  ini ditayangkan di website  BNP2TKI dan Kemenakertrans ialah  mereka yang telah  memperbaharui izin.

 

Padahal dari selama  500 nama dalam susunan  tersebut, terdapat  yang telah  tidak aktif atau bahkan sudah ditarik keluar  izinnya oleh Kemenakertran sendiri!

 

Yang lebih menyeramkan, setelah pencarian  ke pihak Kemenhub, saya bahkan tak mendapati nama-nama agen sah  perekrutan guna  pelaut! Kasarnya, tak ada pemantauan  terhadap agen perekrutan yang sekitar  ini menanam  pelaut kita.

 

Perlu pembaca ketahui, di Indonesia, agen perekrutan guna  pelaut atau mereka yang bekerja di laut melulu  segelintir yang memiliki  izin sebagai PJTKI/PPTKIS. Yang saya ketahui melulu  dua perusahaan saja!

 

Memang sekitar  ini terdapat  perbedaan perlakuan terhadap agen perekrutan yang menanam  pekerja anda  di darat dan di laut. Bagi  agen perekrutan yang menanam  pekerja di darat dan tempat  kerjanya di luar negeri, seluruh  harus mempunyai  izin operasional sebagai PJTKI/PPTKIS.

 

Sementara guna  agen perekrutan pelaut, seolah tak ada keharusan  semacam tersebut  meskipun sama-sama menanam  pekerja anda  di luar negeri.

 

Dan memang terdapat  perbedaan persyaratan dokumen guna  perekrutan dan penempatan kerja untuk  pelaut dan TKI. Perbedaan ini bakal  kita kupas  lain kali.

 

Dan dari percakapan  dengan semua  pelaut kita, terdapat  semacam rasa tak nyaman (kalau tak boleh dibilang gengsi) guna  mengakui diri mereka ialah  juga TKI. Maklumlah kesan TKI sekitar  ini rendahan, menderita, teraniaya dan sekian banyak   citra mengenaskan  lainnya.

 

Harap maklum mayoritas  pelaut (dan pun  rakyat Indonesia) tak tahu terdapat  puluhan ribu TKI anda  yang bekerja di negara-negara Arab dan pun  di negara tetangga laksana  Malaysia, bergaji ribuan sampai  belasan ribu dollar masing-masing  bulan  plus mendapatkan kemudahan  rumah, mobil, pendidikan cuma-cuma  untuk anak-anak mereka, sampai  tiket pesawat tiap tahunnya kembali  ke Indonesia!

 

Kembali tentang  perizinan PJTKI/PPTKIS dan agen perekrutan pelaut, saya sendiri tak terlampau  merisaukan terdapat  pemisahaan pemberian izin. Misalnya bukan Kemenakertrans yang menerbitkan  izin guna  agen perekrutan pelaut, tetapi  Kemenhub. Bagi-bagi wewenang (dan sumber uang) ialah  biasa. Meski pasti  saja terdapat  resikonya bila   sesuatu terjadi pada WNI anda  yang bekerja di luar negeri misalnya kendala  koordinasi oleh ego yang melekat pada instansi masing-masing. Tapi sangat  tidak bila   pemerintah pun  melakukan pemantauan  terhadap agen perekrutan pelaut, permasalahanan tipu-menipu yang berulang kali terjadi dapat  diminimalisir. Rakyat punya informasi mencukupi  mana agen sah  mana yang tidak.

 

Saat ini masing-masing  kali menemukan  pertanyaan dari pembaca tentang  izin sebuah  PJTKI/PPTKIS saya hampir-hampir bergerak secara manual untuk menggali  info. Biasanya saya mengandalkan sejumlah  teman yang aktif kongkow dengan petinggi PJTKI/PPTKIS.

 

Bagaimana saya mendeteksi agen perekrutan guna  pelaut? Untuk  saya tak terlalu susah  sebenarnya, meski pun  saya tak dapat  memberikan penjelasan  100 persen tepat tentang kedudukan  perizinan yang mereka miliki. Tapi bila   mereka punya website, mudah  sekali mengenali mereka: bila   yang ditonjolkan ialah  pelayanan dalam perekrutan pelaut, nyaris  pasti mereka tidak punya izin sebagai PJTKI/PPTKIS dan oleh karena tersebut  hati-hati bila   mereka memberitahukan  lowongan pekerjaaan di darat!

 

Sebab sekali lagi, setahu saya, melulu  ada dua agen perekrutan dan penempatan pelaut yang memiliki  izin sebagai PJTKI/PPTKIS.