Menuju 100% Ujian Nasional Berbasis Komputer

Posted on

Tahun ini merupakan keempat kalinya pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) sejak 2015 lalu.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berupaya mendorong seluruh ekosistem pendidikan dan kebudayaan dalam penyelenggaraan UNBK 100 persen pada jenjang Sekolah Menengah atau sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat di seluruh wilayah Indonesia. Penyelenggaraan ujian nasional (UN) 2018 dengan moda UNBK tahun ini mencapai 6,29 juta peserta dari total 8,1 juta peserta UN.

SEBANYAK 78 persen peserta didik siap mengikuti UNBK. Jumlah peserta ini meningkat signifikan dari penyelenggaraan tahun lalu,” ujar Kepada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud, Totok Suprayitno, pada acara Taklimat Media tentang Rencana Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional 2018 di Jakarta, Selasa (13/3/2018). Peningkatan peserta UNBK tahun ini mencapai 166 persen dari tahun sebelumnya, yang mencapai 3,7 juta peserta.

Pada 2018, tercatat 17 dari 34 provinsi di Indonesia menyelenggarakan UNBK 100 persen untuk jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan 16 provinsi untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sedangkan jenjang SMP hanya dua provinsi saja. Saat ini hanya ada dua provinsi yang menyelenggarakan UNBK 100 persen di jenjang SMP, SMA, dan SMK yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kemendikbud mengapresiasi peran serta pemerintah daerah, asuransi pendidikan anak yang bagus dan pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kebudayaan dalam penyelenggaraan UN tahun ini. UNBK adalah moda UN menggunakan komputer yang dilengkapi perangkat lunak khusus dalam menampilkan soal dan proses menjawabnya serta tingkat kesulitannya sama dengan soal UNKP. Penyelenggaraan UNBK saat ini masih menggunakan sistem semidaring (dalam jaringan) yaitu soal UN dikirim dari server pusat secara daring melalui jaringan (sinkronisasi) ke server sekolah, kemudian saat ujian siswa dilayani oleh server sekolah secara luar jaringan (luring) dan selanjutnya hasil UN dikirim kembali dari server sekolah ke server pusat secara daring. Sekolah yang memiliki minimal satu server dan perangkat komputer lebih dari 20 unit dapat ditetapkan menjadi tempat pelaksanaan UNBK.

Pada 2018 ini, Balitbang Kemendikbud telah mengembangkan perangkat lunak UNBK yang sangat ramah pengguna atau dapat digunakan oleh peserta didik yang kemampuan literasi digitalnya masih rendah. Bahkan, aplikasi itu dapat menunjang pelaksanaan UNBK secara luring dengan catatan sekolah penyelenggara dapat memenuhi syaratsyarat teknisnya.

Penyelenggaraan UNBK telah terbukti mampu meningkatkan mutu, integritas, reliabilitas, serta efisiensi waktu dan biaya dibandingkan pelaksanaan ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP) yang penyelenggaraannya masih konvensional.

Hal itu dibuktikan dengan penambahan sekolah sebagai penyelenggara UNBK yang signifikan dan bertahap dari tahun ke tahun. Pada 2015 jumlah sekolah penyelenggara UNBK sebanyak 556 sekolah dan meningkat pesat pada 2016 dan 2017 dengan jumlah masing-masing 4.382 sekolah dan 30.557 sekolah.

Berbagi Sumber Daya
Peningkatan jumlah sekolah penyelenggara UNBK itu seiring dengan kebijakan Kemendikbud yang memperbolehkan sekolah melaksanakan UNBK secara resource sharing (berbagi sumber daya). Sekolah yang sarana komputernya masih terbatas dapat melaksanakan UNBK di sekolah lain yang sarana komputernya sudah memadai sesuai kesepakatan bersama serta keduanya berada dalam radius maksimal lima kilometer. Tak hanya itu, Kemendikbud bersama Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) merancang dan menentukan jadwal penyelenggaraan UN yang mendukung terselenggaranya UNBK dengan metode berbagi sumber daya tersebut.

Skema resource sharing juga mendorong pemerintah daerah setempat untuk mengimbau sekolahsekolah di daerahnya bersama pemangku kepentingan bidang pendidikan lainnya agar bergotong royong dalam pelaksanaan UNBK. Namun sekolah juga tidak perlu memaksakan dalam penyelenggaraan UNBK jika memang belum siap dari berbagai aspek misalnya ketersediaan listrik dan lain-lain. Kesuksesan penyelenggaraan UNBK akan berjalan baik jika adanya dukungan dari seluruh ekosistem pendidikan dan kebudayaan. Komite sekolah dan orang tua pun memiliki peran penting dalam penyelenggaraan UNBK ini. Misalnya, komite sekolah mengoordinir orang tua siswa peserta UN untuk meminjamkan perangkat komputer atau laptop kepada sekolah penyelenggara UNBK tetapi komite sekolah tidak boleh mengadakan pungutan untuk pengadaan komputer tersebut.

Selain itu komite sekolah dan orangtua juga dapat bekerja sama dengan sekolah untuk mengadakan kegiatan pelatihan mengerjakan soal dengan perangkat komputer agar siswa terbiasa. Dari segi efisiensi waktu dan biaya, UN dengan moda UNBK juga mampu meminimalisir keterlambatan penggandaan dan distribusi naskah soal pada moda UNKP. Sebelum adanya UNBK, Kemendikbud mengeluarkan anggaran sekitar Rp135 miliar untuk pelaksanaan UN dengan moda UNKP di seluruh Indonesia. Namun, setelah adanya moda UNBK terjadi penurunan drastis alokasi anggaran penyelenggaraan UN dengan moda UNKP di tahun ini menjadi sebesar Rp35 miliar atau turun sekitar 74 persen.

Kepala BSNP, Bambang Suryadi mengungkapkan, UNBK pun terbukti efektif meningkatkan indeks integritas dalam pelaksanaan UN. Tahun lalu, tercatat sebanyak 71 persen sekolah mampu meraih Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) yang tinggi, hal ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 21 persen. Selain itu, UN juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Meskipun UNBK mampu meningkatkan IIUN secara signifikan tetapi masih terdapat penurunan atas prestasi peserta UN. “Tantangan kita berikutnya adalah meningkatkan prestasi dan capaian dalam UN. Untuk itu perlu ada perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran,” tutur Bambang.