Subjek Pajak yang Dikenai PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018

Posted on

SKB PP 23 – Sebenarnya bukan hanya tarif saja yang mengalami perubahan. Subjek pajak yang dikenai PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 juga terkandung sedikit perbedaan. Selain itu, pada ketentuan PPh Final 0,5% yang baru ini juga diatur berkenaan batasan selagi bagi Wajib Pajak yang boleh pakai tarif 0,5% Final.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 diatur berkenaan subjek pajak yang dikenai PPh Final sebesar 0,5% dari omset. Ketentuan tersebut bisa kita ringkas sebagai berikut.

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi;
  2. Wajib Pajak Badan khusus baik Koperasi, CV atau Firma; dan
  3. Perseroan Terbatas

dengan syarat masih mempunyai peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8M per tahun pajak.

  1. Ketentuan subjek pajak yang dikecualikan dari pengenaan PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 sebesar 0,5% diatur pada ayat (2)yaitu: Wajib Pajak yang pilih dikenai PPh dengan tarif lazim sesuai Pasal 17 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008;
  2. Wajib Pajak Badan yang beroleh sarana tax holiday dan tax allowance;
  3. Bentuk Usaha Tetap; dan
  4. CV atau Firma yang dibentuk oleh oleh sebagian Wajib Pajak orang privat yang mempunyai keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

Bagi Wajib Pajak yang pilih dikenai PPh dengan tarif lazim Pasal 17 Undang-undang PPh diharuskan untuk mengemukakan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak, artinya ke KPP area di mana perlu Pajak terdaftar.

Hal yang baru pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini adalah terkandung ketentuan dikecualikan dari pengenaan tarif 0,5% final yakni CV atau Firma yang dibentuk oleh sebagian Wajib Pajak orang privat yang mempunyai keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Contohnya Tuan A dan Tuan B adalah seorang konsultan pajak
kemudian keduanya membuat Firma AC. Firma tersebut menjalankan usaha beri tambahan jasa konsultan pajak. Mengingat jasa yang diberikan oleh firma tersebut serupa dengan jasa yang diberikan Tuan A dan Tuan C sehubungan dengan pekerjaan bebas berwujud jasa konsultan pajak, maka firma tersebut tidak juga Wajib Pajak badan berwujud firma yang dikenai Pajak Penghasilan yang berwujud final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. Dengan kata lain Pajak Penghasilan firma AC dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-undang PPh.